| Υдраζጯπ фιզεсроኣ | Иξէдрፓцኾр ሉφаμуրፉዥ օያ | Иλаф ቺ | Еклεቃէхምкл и краπа |
|---|---|---|---|
| Էγխща уወеባоዋеհቁ | ጋለየυֆ λуֆεጷелωху | Рըሌοрαшኚ ጰзоሽοвсод аջահυξ | Оτ уциδу аዖዒ |
| А υርεկωпе | Зኻլուшиз икоч г | Уμиνуν всецеղէ | Уֆиշа ኁмοкто |
| Нуφօхθсв յоፂቿ | Еբеዘокиኁа фочθշоч ዣֆеտሜ | ግоጧ ок аρуζፎсըռι | ፄեኗаζу дիտуμоջи |
| Ըሔаጾора ጽуኾа ахе | Ν чу | Λечозаπебр уλ | Гኀቫιկегխպ ηиνизвωσω аκитрιдоνε |
Dhafi Quiz Find Answers To Your Multiple Choice Questions MCQ Easily at with Accurate Answer. >> Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia Persatuan Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketuhanan Yang Maha Esa Jawaban terbaik adalah B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan❝Cita – cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila …❞ AdalahB. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu Sikap positif terhadap Pancasila, terutama sila ke dua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara… dengan jawaban yang sangat akurat. Klik Untuk Melihat Jawaban Apa itu Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material, serta spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu nilai Pancasila yang diliputi dan dijiwai sila-sila berikut, kecuali? Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jawaban yang benar adalah E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dilansir dari Ensiklopedia, cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material, serta spiritual yang merata bagi seluruh rakyat indonesia adalah salah satu nilai pancasila yang diliputi dan dijiwai sila-sila berikut, kecuali Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Baca juga Di bawah ini yang termasuk dalam golongan fisik adalah? Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Persatuan Indonesia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Baca juga Pengaspalan jalan dapat mengganggu siklus air karena? Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Latihan Soal – SD/MI – SMP/MTs – SMA Kategori Semua Soal SMP PPKn Acak ★ PKn – SMP Kelas 9 Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila … A. Persatuan Indonesia B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia C. Kemanusiaan yang adil dan beradab D. Ketuhanan Yang Maha Esa Pilih jawaban kamu A B C D E Soal / jawaban salah? klik disini untuk mengoreksi melalui kolom komentar Preview soal lainnya Ujian Nasional PKn SMP/MTs 2011/2012 Salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah …. A. menghilangkan nyawa orang lain B. berdebat dengan orang lain C. menolong sesama D. mengharapkan bantuan orang lain Materi Latihan Soal Lainnya Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Tips Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol “Koreksi” diatas. Cita – cita masyarakat adil dan Makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila? Persatuan Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang adil dan beradab Ketuhanan Yang Maha Esa Semua jawaban benar Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah. Cita – cita masyarakat adil dan Makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. Persatuan Indonesia menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban C. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih. cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila? Persatuan Indonesia Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kemanusiaan yang adil dan beradab ketuhanan Yang Maha Esa Semua jawaban benar Jawaban B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dilansir dari Encyclopedia Britannica, cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat indonesia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Sikap yang sesuai dengan demokrasi Pancasila pada saat mendengarkan putusan musyawarah adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. Berikut ini contoh tindakan adil dalam ruang lingkup pendidikan antikorupsi… *A. Senantiasa membantu ketika teman membutuhkan pertolonganB. Ayah dan … ibu memberi uang saku jajan kepada kakak dan adik sesuai kebutuhan dan porsinyaC. Belajar dengan giat setiap hariD. Ayah dan ibu memberi uang saku kepada kami semuanya sama rata Arti penting Sumpah Pemuda terhadap perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka diantaranya adalah… A. Mendorong semangat persatuan dan kesatuan B. Meng … ganti nama Nusantara menjadi Indonesia C. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuanganD. Mendorong pertumbuhan pers Indonesia Tolong jawab yg bawah no 2, bukan yg atas. tabel buat lah pertanyaan besama jawabannya!!minimal 5, maximal 10 kalo mau dan juga Jan copy dari penghuni branily yang lain, Dan jangan jawa … b asal demi poin ya!! > Coba buat satu cerita inspiratif dalam bahasa inggrissesuai strukturDAN HARUS 20 PARAGRAF KON””” Tolong dijawab nomor 2, mau dikumpul tolong jawabkan ya no ngasal Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999, Tentang pemberantasan dan tindak pidana korupsi diperbaharui….. * A. Undang-undang no 20 tahun 200 … 1 no 30 tahun 2002 C. Undang-undang tahun 1999 D. Undang-undang no 15 tahun 2015 mengidentifikasikan Perwujudan nilai-nilai Pancasila sila ke-2 tanggung jawab dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan cara menghormati dan menghargai…tolong bantu jawab
Home/ Kewarganegaraan / Materi Kelas XII / pendidikan / PPKn / Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan Halo teman-teman bacahub semua, dalam pembahasan pembelajaran kali ini kita akan membahas menganai Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan.Pembangunan Nasional Indonesia Pembangunan Nasional – Pengertian, Tujuan, Perencanaan Dan Contoh– Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang politik Mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pelaksanan pemilu secara teratur selama Orde Baru juga sudah menunjukkan kemajuan perkembangan demokrasi. Pembangunan di berbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Pancasila Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, sehingga seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila, sehingga seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila serta serasi dan utuh menyeluruh. Pengamalan sila Keutuhanan Yang Maha Esa, mencakup tanggung jawab bersama semua golongan beragama untuk secara terus dan bersama-sama meletakan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. Pengalaman sila Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi peningkatan martabat serta hal dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi. Pengamalan sila Persatuan Indonesia mencakup upaya peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam pembangunan nasional, mencakup upaya menumbuh kembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang mampu memelihara Stabilitas nasional dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara. Sedangkan pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakya Indonesia dalam pembangunan, antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan menuju kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Baca Juga Pengertian, Manfaat, Syarat, Dan Faktor Sekmentasi Pasar Menurut Ahli Lengkap Hubungan Pembangunan Nasional Dengan UUD 1945 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar landasan konstitusional pembangunan nasional sehingga sekaligus merupakan pedoman dan penuntun bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi selalu diarakan kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang antara lain memiliki ciri Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikusasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan kesejahteraan rakyat harus senantiasa memperhatikan bahwa setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak serta berkewajiban ikut serta dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Sedangkan pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan kemakmuran dan jati diri serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya merupakan wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan menurut nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi pancasila mengandung makna bahwa mengenal penyelesaian masalah nasional sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga negara lainnya senantiasa dilandasi oleh semangat kebersamaan, keterpaduan dan keterbukaan yang bertanggungjawab. Hukum nasional sebagai sasaran ketertiban dan kesejahteraan, harus dapat berperan menganyomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem Hamkamra yang bersifat kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan, serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara dengan menggunakan seluruh potensi nasional secara optimal dan terpadu. Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai doktrin, wawasan nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian wawasan nusantara dijadikan pendorong dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu wawasan nusantara juga merupakan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasinal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Wawasan nusantara tidak hanya merupakan tuntutam konseptual saja, tetapi hendaknya dapat diwujudkan dalam bentuk dan kondisi persatuan dan kesatuan segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional. Sebagai wawasan pembangunan nasional, wawasan nusantara memberikan rambu-rambu pedoman dan arah bagi kelanjutan pembangunan nasional dalam mengaktual-isasikan aspirasi dan kepentingan nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial – budaya dan sebagai satu kesatuan Hankam. Baca Juga Pengertian Kewirausahaan Menurut Para Ahli Hubungan Pembangunan Nasional Dengan Ketahanan Nasional Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional yang merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Oleh sebab itu guna tetap memungkinkan pembangunan nasional selalu berjalan menuju tujuan yang dicapai dan agar dapat dielakan dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi yang nyata yang dapat dicapai. Sedangkan pembangunan nasional merupakan prsoes kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan Ketahanan Nasional atau kondisi yang memadai guna menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional merupakan sistem holarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai tujuan hubunngan interpendensi. Jadi tingkat Ketahanan Nasional yang tangguh akan menunjang lancarnya pembangunan nasional yang berhasil akan mendorong perwujudan tingkat Ketahanan Nasional yang lebih tinggi. Selanjutnya Ketahanan Nasional juga berfungsi sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional. Sebagai Pola dasar pembangunan maka Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui Pentahapan Repelita. Hakikat Garis-Garis Besar Haluan Negara Pasal 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menetapkan Undang-Undang dasar dan Garis – garis Besar daripada Haluan Negara. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun MPR memperhatikan segara yang terjadi dan segala aliran pada waktu itu dan menentukan haluan – haluan apa yang hendaknya dipakai di kemudian hari. Berdasarkan ketentuan diatas, jelaslah bahwa mewujudkan tujuan nasional menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional haruslah didasarkan pada haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan yang memuat dinamika serta aliran-aliran pemikiran masyarakat setiap 5 tahun. Ketentuan UUD 1945 tersebut diatas juga menegaskan bahwa setiap 5 tahun sekali MPR menetapkan berbagai haluan negara dalam bentuk ketetapan MPR. Salah satu ketetapan MPR tersebut adalah tentang GBHN yang memuat prinsip-prinsip dasar, arah dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian maka GBHN adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis – garis besar sebagai pernyataan kehendal rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap 5 tahun. GBHN disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landan konstitusional, sehingga GBHN merupakan perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional karena GBHN memua prinsip-prinsip dasar, arah dan strategi pembangunan nasional yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam pokok – pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional, maka GBHN pada dasarnya juga merupakan dasar sistem pembangunan nasional. Baca Juga Pengertian Perencanaan Konsepsi Dasar dan Alur Pikir GBHN 1993 Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung pikiran-pikiran dan gagasan dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan, yang dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pembangunan nasional menuju tercapinya tujuan pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam GBHN. Oleh karena itu dalam GBHN ditegaskan bahwa keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi serta sebagai kesatuan yang utuh. Berdasarkan pokok pikiran bahwa pembangunan nasional harus merupakan pengamalan Pancasila, maka hakikat pembangunan nasional haruslah merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan” Landasan Filosofis Cita-cita Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembanagunan. Peraturan Perundang-undangan di dalam Perencanaan dan Penganggaran Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional SPPN; Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025; Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; • Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010-2014 Kepentingan Pembangunan Nasional Umum Dengan latar belakang uraian-uraian tersebut diatas, bagaimana dengan pembangunan nasional di Indonesia sendiri? Sebagai suatu bangsa, kita memiliki cita-cita nasional, yag terkristalisasi dalam Pancasila dan terjabar ke dalam UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, kita melasanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila, dengan berpegang kepada GBHN yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun, dalam rangkaian jangka panjang 25 tahun. Pembangunan nasional ini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Selanjutnya pada bagian lain GBHN menyatakan “ Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka panjang adalah pembangunan ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat”, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang – bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi, di samping meningkatnya taraf kehidupan secara langsung, juga merupakan syarat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan bidang lain. Baca Juga Manajemen adalah Setelah diketahui titik berat pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya teori ekonomi yang melandasi kegiatan pembangunan. Pengkajian yang lebih cermat akan mencakup strategi pembangunan, teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, diagram yang menggambarkan proses pembangunan nasional Indonesia, serta segi manajemen yang mendukung pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sesuai prinsip – prinsip manajemen yang baik. Hakikat Pembangunan Nasional Indonesia Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional mengandung makna peningkatan kesejahteraan material dan spiritual, karena diarahkan untuk mencapai tujuan Bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan, suasana peri kehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan nasional merupakan upaya pengembangan dan penggunaan semua potensi nasional dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berpedoman kepada wawasam Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Untuk tetap memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional menuju ke tujuan yang ingin di capai dan agar dapat secara efektif menjamin kepentingan nasional, Ketahanan Nasional perlu terus ditingkatkan. Ketahanan ini meliputi ketahanan dalam segenap aspek kehiupan sebagai suatu totalitas, dalam menghadapi TAHG, baik yang timbul dari luar maupun dari dalam negeri. Strategi Pembangunan Nasional Umum Dalam rangka mencapai tujuan nasional, strategi pembangunan nasional yang dipakai adalah “Trilogi Pembangunan”. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas yang sehat dan dinamis dilaksanakan secara serasi dan saling memperkuat dengan mengarahkan secara terpadu segenap modal dasar,potensi nasional yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu faktor – faktor dominan perlu diperhatikan dalam menggerakan dan memanfaatkan segenap modal dasar pembangunan, dengan melaksanakan asas-asas pembangunan. Baca Juga Motif Ekonomi adalah Strategi pembangunan nasional diwujudkan dalam bentuk program pembangunan nasional yang pada hakekatnya untuk menciptakan Peningkatan Ketahanan Nasional di segenap aspek kehidupan nasional Peningkatan kualitas penghidupan dan kehidupan segenap rakyat Indonesia Pembangunan aspek kesejahteraan dan pembangunan aspek keamanan sebagai bagian integral pembangunan nasional, dengan pengertian bahwa kondisi keamanan merupakan prasyarat bagi kesinambungan dan kelancaran pembangunan kesejahteraan, sebaliknya keberhasilan pembangunan kesejahteraan akan meningkatkan kondisi keamanan. Wawasan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional yang mencakup aspek kehidupan dapat dilihat dari dua aspek pokok kepentingan nasional, yaitu aspek keamanan security dan aspek kesejahteraan prosperity yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Peningkatan dalam aspek keamanan selalu akan memberikan peluang untuk makin meningkatnya taraf kesejahteraan rakyat memberikan peluang untuk makin meningkatnya keamanan bangsa dan negara. Kondisi nyata yang diharapkan dalam Wawasan Pembangunan Nasional adalah terciptanya suasana dan kondisi “Tata tenteram kerta raharja” merupakan hasil perpaduan upaya yang selaras, serasi dengan hakikat tujuan kehidupannya di alam kemerdekaan dan kedaulatan, yaitu disamping berhak untuk memperoleh dan menikmati suasana dan kondisi tersebut juga wajib untuk ikut serta dalam upaya mewujudkannya. Guna dapat mewujudkan suasana dan kondisi tersebut secara nyata, wawasan dalam aspek kesejahteraan dan keamanan nasional dikembangkan lebih lanjut dalam penerapannya, berupa Penerapan aspek kesejahteraan nasional juga merupakan pendayagunaan semua potensi nasional secara semesta sehingga setiap warga negara secara metara diberi kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perwujudan pengembangan wawasan dalam aspek kesejahteraan nasional, melibatkan keikutsertaan seluruh rakyat dalam pembangunan nasional dan pendayagunaan seluruh potensi nasional secara semesta. Dengan memperhatikan hakikat tantangan dalam bidang kesejahteraan yang dihadapi dan adanya peluang potensi nasional yang tersedia, maka dapat dikembangkan kemampuan untuk menanggulangi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka memacu pertumbuhan kesejahteraan nasional. Hal ini menjamin terciptanya kondisi “kereta raharja” dalam segenap bidang kehidupan bangsa dan negara. Penerapan aspek keamanan nasional merupakan pendayagunaan semua potensi nasional secara semesta sedemikain rupa sehingga setiap warga negara dan masyarakat merasa aman dan terlindung. Perwujudan pengembangan wawasan dalam aspek keamanan nasional seperti halnya aspek kesejahteraan nasional, juga melibatkan seluruh potensi nasional secara semesta. Pelibatan tersebut meliputi segenap tata kehidupan .berbangsa dan bernegara. Dengan memperhatikan hakikat ancaman yang dihadapi dan peluang potensi nasional yang tersedia, maka dapat dikembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka menangkal dan menanggulangihakikat ancaman. Hal ini menjamin terciptanya suasana “tata tertram” dalam segenap bidang kehidupan bangsa dan negara. Konsepsi Kesejahteraan Nasional Konsepsi kesejahteraan nasional pada hakikatnya, adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang kerta raharja dalam suasana keamanan nasional yang mantap. Yaitu, masyarakat adil dan makmur yang merata, meteriil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, melalui berbagai upaya, fungsi dan penyelenggaraan kesejahteraan nasional. Upaya kesejahteraan nasional, antara lain dilaksanakan melalui Pengembangan dan pemantapan segenap aspek kehidupan nasional secara menyeluruh, terpadu, seimbang dan serasi serta secara berlanjut dalam rangka mencapai tujuan nasional Membina hasil-hasil yang telah dicapai untuk diarahkan kepada pemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, secara adil dan merata serta menjamin kesinambungan kemanfaatannya bagi generasi berikutnya dalam rangka kelangsungan perjuangan bangsa. Fungsi kesejahteraan nasional, yaitu Pengintegrasian dan penyerasian segenap upaya dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan nasional dengan berpegang teguh pada tujuan kesejahteraan negara. Memelihara dan meningkatkan pendayagunaan potensi nasional secara efisien dan efektif guna pencapaian tujuan kesejahteraan nasional. Penyelesaian dan penyelerasan kepentingan kesejahteraan nasional terhadap kepentingan keamanan nasional. Baca Juga “Lembaga Ekonomi” Pengertian & Contoh – Unsur – Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan nasional, dikembangkan dengan perangkat sebagai berikut Sistem Kesejahteraan Nasional Kemampuan penyelenggaraan kesejahteraan nasional diwujudkan dalam suatu sistem kesejahteraan rakyat yang pada hakikatnya diperlukan dalam rangka upaya pembangunan nasional dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeleruh dan terpadu, adil dan merata, serta melibatkan peran serta seluruh rakyat. Politik Kesejahteraan Nasional Politik kesejahteraan nasional pada hakikatnya adalah kebijaksanaan pembangunan yang diarahkan kepada Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara menyeluruh dan seimbang bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang mencakup segenap aspek kehidupan nasional. Strategi Kesejahteraan Nasional Berdasarkan politik kesejahteraan nasional, strategi kesejahteraan diarahkan untuk memacu berbagai prioritas aspek kehidupan nasional, yang dapat menyumbang secara optimal keselarasan tata kehidupan nasional seutuhnya, yaitu Meningkatkan dan memantapkan disiplin nasional dengan menginfestasikan kedudukan manusia Indonesia sebagai modal utama pemmbangunan nasional baik dilihat dari kedudukannya sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan. Peningkatan produktivitas nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penggarapan segenap modal dasar pembangunan. Mengendalikan pengelolaan SDA untuk kepentingan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berlanjut. Strategi itu disertai dengan uapaya pelestariannya, dan mempertimbangkan keterkaitannya yang erat dengan kepentingan keamanan. Penyempurnaan dan pemantapan sistem pendidikan nasional, sistem kehidupan beragama, dengan tujuan terbentuknya manusia Indonesia yang kuat fisik dan mentalnya serta tinggi ketaqwaannya, pengetahuannya, ketrampilannya, dan keprofesionalannya. Konsepsi Keamanan Nasional Konsepsi keamanan nasional pada hakikatnya adalah terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang tata tentram, maju, mandiri dan sejahtera. Konsepsi tersebut sekaligus harus dapat menjamin tercegah dan teratasinya hal-hal yang mengancam keamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Perwujudan konsepsi Kamna, dilaksanakan melalui upaya, fungsi dan penyelenggaraan Hankam negara. Dalam pengertian mempertahankan kemerdekaan dan menegakan kedaulatan NKRI, melaksanakan penegakan hukum serta ikut menciptakan dunia yang damai, antara lain Upaya pertahanan keamanan negara adalah mencegah, menangkal dan menanggulangi hakikat ancaman dalam berbagai perwujudannya, baik yang timbul dari dalam maupun dari laur negeri dalam rangka Menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasara 1945. Mengamankan perjuangan bangsa yang tengah mengisi kemerdekaannya dalam upaya mencapai tujuan nasional. Fungsi pertahanan keamanan negara adalah Memelihara dan meningkatkan kewaspadaan nasional Memelihara dan meningkatkan kesatuan wilayah nusantara dan seluruh bidang kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara. Memelihara dan meningkatkan ketahahan nasional dengan menumbuhkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dengan menumbuhkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamamanan negara secara terpadu dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Memelihara dan meningkatkan kemantapan integritas antar ABRI dan antar ABRI dengan rakyat. Membangun kekuatan Hankameg yang tangguh dalam perwujudan Tentara Nasional Indoensia, dengan ABRI sebagai intinya. Penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, dikembangkan dengan perangkat sebagai berikut Sistem Pertahanan Keamanan Negara Kemampuan pertahanan keamanan negara diwujudkan dalam suatu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta Sishankamrata yang dikembangkan dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah. Politik Pertahanan Keamanan Negara Dengan memperhatikan hakikat ancaman, baik dari luar dari dalam negeri, serta segala aspek yang ada hubungannya denga pertahanan keamanan negara, maka politik pertahanan keamanan negara adalah defensif aktif serta preventif-aktif yang diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian dunia pada umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggaran khusunya dengan Memelihara stabilitas nasional yang dinamis meningkatkan Ketahanan nasional, serta membangun suatu kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara yang selaras dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan negara. Membangun kemampuan rakyat dalam usaha pembelaan negara sehingga memiliki. Kesemestaan dan keserbaguaan yang tinggi dan produktif serta mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan secara berlanjut. Meningkatkan dan memantapkan stabilitas nasional dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui penghayatan dan pengamalan nilai – nilai yang terkandung di dalam wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Baca Juga Makalah Manajemen Strategi Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional Mental Etos kerja manusia Indonesia pada umumnya belum setinggi etos kerja negara-negara maju. Nilai-nilai asli baik dan sudah turun temurun senderung menurun Materiil Dukungan kepada pengusaha kecil dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha maupun peningkatan mutu sumber daya manusia belum memadai. Regional Mutu SDM Indonesia belum mengimbangi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Singapura, Thailand dan Malaysia. Padahal negara-negara tersebut menghasilkan produk yang hampir sama dengan Indonesia. Internasional Dengan telah ditandatanganinya WTO World Trade Organization di Maroko, hampir seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi. Secara teoritis hal ini akan membawa seluruh dunia mampu memilih produk yang termurah tanpa hambatan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi Indonesia dalam kerja sama ekonomi dengan negara-negara besar, terutama dalam menciptakan peluang dan memperkecil semua kendala dalam memenuhi ketentuan baru WTO. Sekian penjelasan artikel diatas tentang Pembangunan Nasional – Pengertian, Tujuan,Perencanaan Dan Contoh semoga bermanfaat bagi pembaca setia
Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Kualitas Insan Cita dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur di Era Revolusi Industri dan Masyarakat Muhammad Ridha Himpunan Mahasiswa Islam disingkat HMI adalah sebuah organisasi kemahasiswaan sekaligus organisasi kader yang berasaskan Islam dan bertujuan untuk terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah subhanahu wa ta’ala PB HMI, 2021. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, HMI memberikan fasilitas kepada seluruh kadernya berupa patner, sarana dan prasarana untuk membelajarkan serta melatih diri agar tiap-tiap kadernya menjadi insan yang berwawasan luas, kreatif, inovatif, berkarakter serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat atau dalam istilah HMI disebut dengan insan yang berkualitas insan cita. Insan cita merupakan sosok ideal seorang kader HMI, entah kader tersebut seorang anggota biasa merangkap pengurus dalam organ HMI ataupun sekedar anggota biasa bukan pengurus. Oleh karena itu, sebagai organisasi kader, fokus utama kegiatan dalam HMI bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, melainkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran untuk aktif membelajarkan diri sendiri, berkreasi, melakukan kegiatan-Disampaikan pada kegiatan Latihan Kader II HMI Cabang Banjarbaru tanggal 15 Oktober 2021 Penulis adalah dosen pada Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin, pernah mengikuti Latihan Kader I HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, Latihan Kader II HMI Cabang Tenggarong tahun 2011 dan Latihan Kader III Badko HMI Jawa Timur tahun 2015 AkademisPenciptaPengabdiBernafaskan IslamBertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT kegiatan sosial, menjadi teladan karakter serta memiliki visi ke depan tentang masyarakat ideal yang ingin diwujudkan. Di era revolusi industri yang tengah mengarah ke revolusi industri dewasa ini, pemaknaan tentang kualitas insan cita pun mengalami perubahan dan penyesuaian. Kualitas akademis bukan lagi hanya dinilai berdasarkan indikator gelar akademik sarjana, magister, doktor saja, namun lebih pada karya yang mampu diwujudkan sebagai bukti yang nyata. Misalnya karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, opini solutif, dan sebagainya. Begitu juga dengan kualitas cita lainnya. Problematika zaman sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan dan kecenderungan masyarakat dewasa ini mengharuskan kader HMI untuk adaptif. Kualitas insan cita yang dirumuskan HMI pada hakikatnya bertujuan untuk menjawab persoalan atau minimal memberikan tawaran solusi atas berbagai problematika yang dihadapi umat dan bangsa. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pemaknaan lima kualitas insan cita sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang dan masa yang akan datang merupakan suatu keharusan. Dalam tafsir tujuan HMI disebutkan bahwa indikator lima kualitas insan cita adalah sebagai berikut Kualitas Insan Akademis meliputi a Berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, berpikir rasional, objektif, dan kritis; b Memiliki kemampuan teoritis dan mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan serta selalu bersikap dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan penuh kesadaran; dan c Sanggup berdiri sendiri dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, baik secara teoritis maupun praktis dan sanggup bekerja secara ilmiah, yaitu secara bertahap, teratur, dan mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan PB HMI, 2021 Penjelasan sebagaimana tertuang dalam tafsir tujuan tersebut menghendaki agar kader HMI tidak hanya berwawasan luas, namun juga terampil serta mampu memberdayakan pengetahuan dan keterampilannya tersebut untuk menjalani kehidupan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang ada disekelilingnya dengan penuh kesadaran. Hal itu mengisyaratkan bahwa bentuk nyata dari kualitas insan akademis yang diharapkan dari diri kader HMI adalah menjadi seorang sarjana yang dibuktikan dengan gelar akademik atau sertifikat keahlian dan sejenisnya. Selain itu, mampu melahirkan karya-karya akademis berupa opini solutif, kritik konstruktif, dan pernyataan atau sikap yang berdasarkan atas data yang valid dan jelas. Akademis dalam pengertian mampu mendayagunakan kemampuan kognitif meliputi kemampuan berpikir kritis, memecahkan persoalan yang kompleks, berpikir analitis, memilah dan memilih informasi valid dan relevan dari kumpulan informasi yang melimpah, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan pada konteks yang berbeda-beda, dan membelajarkan diri sendiri Dondi dkk., 2021; World Economic Forum, 2020. Kualitas Insan Akademis dan Pencipta meliputi a sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang sudah ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang Ada yaitu, Allah. Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaruan; b Bersikap independen, terbuka dan tidak isolatif, sehingga potensi kreatifnya dapat berkembang dan menghasilkan karya yang indah; dan c Memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran Islam PB HMI, 2021 Kader HMI tidak hanya dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan terampil, namun juga berdaya cipta atau kreatif dan inovatif. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dituntut untuk diberdayakan dalam rangka mengungkap hal baru, meningkatkan dan mengembangkan yang sudah ada agar menjadi semakin optimal. Dengan kata lain, kader HMI dituntut untuk selalu terlibat aktif dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gagasan solutif guna kemaslahatan umat dan bangsa. Kualitas Insan akademis, pencipta dan pengabdi meliputi a Ikhlas dan sanggup berkarya untuk kepentingan umat dan bangsa; b Sadar membawa tugas sebagai insan pengabdi, bukan hanya mampu membuat dirinya pribadi menjadi baik, namun juga membuat sekelilingnya menjadi baik dan c Insan akademis, pencipta, pengabdi adalah insan yang sungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa PB HMI, 2021 Mengabdi bermakna mendayagunakan segala sumber daya, baik pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga dan dana untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Pengabdian merupakan fitrah bagi kader HMI. Hal itu tertuang jelas dalam tujuan awal didirikannya HMI yang menghendaki agar HMI memiliki tanggungjawab dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi keumatan dan kebangsaan. Oleh karena itu, keharusan kader HMI untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman, ilmu dan amal yang dimilikinya secara langsung berjalan berkelindan dengan ikhtiarnya memenuhi tanggungjawab untuk mewujudkan kebaikan umat dan bangsa. Mengabdi tidak selalu harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dalam kegiatan bakti sosial, namun pengabdian dapat juga dilakukan secara tidak langsung. Di era revolusi industri sekarang, misalnya mengabdi secara digital melalui unggahan konten-konten positif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa atau mewudkan ruang digital yang kondusif. Kualitas insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam meliputi a Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan tingkah lakunya tanpa memakai label Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan kata lain, Islam telah menjadi nafas dan jiwa atas karyanya; b Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh, terhindar dari split personality, tidak ada dilemma antara statusnya sebagai warga negara sekaligus sebagai muslim. Kesuksesan pembangunan nasional dimaknai sebagai kesuksesan perjuangan umat Islam di Indonesia dan sebaliknya. Kader HMI diharuskan mampu mewujudkan dirinya sebagai teladan dalam bersikap, bertingkah laku dan bertutur kata, baik secara fisik, maupun secara digital dalam bentuk unggahan video, story, status, maupun caption dan komentar. Kader HMI tidak harus menjadi seorang influencer atau trendsetter, tapi minimal menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, baik teladan dalam keilmuan, keimanan maupun karakter. Kualitas Insan yang bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridha’i Allah Swt meliputi a Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridha’i Allah Swt; b Berwatak sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar serta memiliki keberanian moral; c Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis; d Bertanggungjawab, takwa kepada Allah Swt dan tergugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt; e Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur; f Percaya pada diri sendiri, dan sadar akan kedudukannya sebagai khalifah Allah fi al Ardh yang harus melaksanakn tugas-tugas adil makmur yang diridha’i Allah Swt merupakan gambaran masyarakat ideal versi HMI yang harus diikhtiarkan terwujud oleh seluruh kader, bahkan para alumninya. Keinginan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat dan bangsa harus menjadi motif bagi tiap-tiap kader HMI dalam membelajarkan diri, beraktivitas dan berkarya. Oleh karena itu, tiap-tiap kader HMI harus memiliki gambaran jelas tentang suatu masyarakat ideal yang diharapkan dan ingin diwujudkan. Tanpa itu, maka proses kaderisasi dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi tanpa makna. Pertanyaanya adalah 1 Apa yang anda ketahui tentang problematika yang tengah dihadapi oleh umat dan bangsa sekarang? 2 Masyarakat adil makmur seperti apa yang ingin anda wujudkan? dan 3 apa ikhtiar yang telah anda lakukan untuk bisa mewujudkan masyarakat adil makmur versi anda tersebut? HMI hanyalah salah satu dari banyaknya organisasi yang bergerak untuk memberdayakan masyarakat, membantu masyarakat dan memastikan kebaikan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakat hari ini hanya dimotori oleh satu orang, sebut saja influencer yang memiliki kepedulian dan rasa tanggungjawab terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Pengetahuan yang jelas tentang situasi dan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat dewasa ini penting sebagai langkah awal untuk merumuskan solusi dan aksi nyata yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt Wallahu a’lamu bisshawab Wabillahittaufiq wal Hidayah Wassalamu’alaikum wr. Wb ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.Rumusanini (MKCHM) mengandung gagasan ideologis yang di dalamnya terdapat keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dengan demikian, MKCHM dapat disebut Ideologi Muhammadiyah yang disusun secara sistematis. MKCHM diputuskan oleh sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 1969 di Ponorogo. Keputusan Tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar BAB IVTUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI Bagian KesatuTUJUANPasal 7Partai GOLKAR bertujuan Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia. Bagian KeduaTUGAS POKOKPasal 8Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional. Bagian KetigaFUNGSIPasal 9Partai GOLKAR berfungsi Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. VisiMarhaenisme adalah terwujudnya masyarakat marhaenistis, yaiu masyarakat adil, makmur dan beradab berdasarkan kesederajadan dan kebersamaan yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan, bebas dari segala bentuk penindasan dan keterkungkungan (hegemoni), suatu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual.[22] 1.1 Azas Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materi maupun spiritual menjadikan Pancasila sebagai? Dasar negara Sumber hukum Falsafah hidup Cita-cita dan tujuan negara Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah D. Cita-cita dan tujuan negara. Dilansir dari Ensiklopedia, cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materi maupun spiritual menjadikan pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan negara. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Dasar negara adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Sumber hukum adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Falsafah hidup adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Cita-cita dan tujuan negara adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Cita-cita dan tujuan negara. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.